Pajak, Instrumen Penting Untuk Pembangunan

trans papua
Trans Papua

“Taatlah membayar pajak maka anda dapat berkontribusi dalam pembangunan negeri”. Itu merupakan kalimat yang saya sampaikan kepada siapa saja yang membaca artikel ini. Pertanyaan kemudian muncul, “Bagaimana ceritanya dengan membayar pajak, kita bisa berkontribusi terhadap pembangunan negeri? Bahkan imbalan yang kita terima saja tidak ada”

Pajak memang tidak memberikan imbalan secara langsung kepada pembayarnya. Namun, uang yang berasal dari pajak akan menjadi sumber pendapatan negara yang nantinya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Yaitu program-program pemerintah yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Intinya adalah pajak bersifat wajib dan memaksa berdasarkan Undang-Undang, tidak ada imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tersebut, salah satunya adalah dengan pembangunan. Pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur dapat mempermudah distribusi barang, sehingga harga barang menjadi semakin murah.

Pengiriman barang dengan menggunakan pesawat tentu lebih mahal dibanding menggunakan truk, hal ini yang menyebabkan harga barang menjadi mahal. Problematika tersebut yang kemungkinan sering dialami oleh daerah pinggiran negeri ini.

Seperti kita ketahui pada masa yang lalu, bahwa sudah bukan rahasia lagi jika harga pokok di papua jauh lebih mahal dibanding di jawa. Hal ini terjadi karena sulitnya distribusi barang untuk mencapai daerah tersebut. Bukan merupakan sebuah keanehan jika kita mendengar bahwa untuk mencapai suatu daerah di papua tidak bisa jika tidak menggunakan pesawat. Contohnya di Distrik Trikora, papua, yang hanya bisa dicapai menggunakan pesawat. Tentu hal tersebut akan menyebabkan harga barang menjadi tinggi, karena biaya angkut logistik yang mahal. Harga barang yang tinggi akan mengurangi kesejahteraan masyaraktnya karena biaya hidup menjadi mahal. Semua itu disebabkan karena kurangnya pembangunan infrastruktur.

“Lalu, apa peran pajak untuk pembangunan infrastruktur tersebut?” Berdasarkan uraian diatas, sebagian dari kita mungkin sudah bisa menebaknya. Ya, pajak menjadi salah satu sumber pendanaan pembangunan infrastruktur tersebut.

Pertanyaan lain kemudian muncul, “lalu mengapa harus dengan pajak? Mengapa pemerintah tidak mengusahakan sendiri dan malah membebani masyarakat dengan pajak?” Ini merupakan pertanyaan yang menarik yang saya temui saat saya berbincang-bincang dengan teman-teman saya di kampung.

“Kenapa harus dengan pajak?” Jawabannya karena pajak merupakan instrument penting untuk mendukung pembangunan.

Jika kita melihat pada postur APBN saat ini, maka strukturnya terbagi menjadi Pendapatan Negara, Belanja Negara, Keseimbangan Primer, Surplus atau Defisit anggaran, dan Pembiayaan Anggaran. Pendapatan Negara digunakan untuk mendanai Belanja Negara. Jika Pendapatan Negara tidak cukup untuk mendanai Belanja Negara maka akan terjadi defisit dan diperlukan Pembiayaan Anggaran untuk menutupi kekurangan tersebut, bisa melalui pinjaman atau penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

Pada bagian Pendapatan Negara, didalamnya terdapat Pendapatan Dalam Negeri (PDN) dan Penerimaan Hibah. Posisi pajak berada pada Pendapatan Dalam Negeri.

Asal kita tahu bahwa Pendapatan Negara berdasarkan Informasi APBN 2018 diperkirakan mencapai 1.894,7 triliun, yang terdiri dari PDN sebesar 1.893,5 triliun dan Penerimaan Hibah yang hanya sebesar 1,2 triliun. Dari PDN tersebut, Penerimaan Perpajakan menyumbang sebesar 1.618,1 triliun atau sebesar 85,45% dari total PDN, dan sebesar 85,40% dari total pendapatan negara. Sisanya berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 275,4 triliun atau sebesar 17,02% dari total PDN. Hal ini menunjukkan bahwa pajak menjadi sumber pendapatan utama negeri ini.

Dengan Belanja Negara yang diperkirakan mencapai 2.220,7 triliun, menjadikan pajak sebagai sumber pendanaan yang utama. Kebutuhan yang sangat besar tersebut, salah satunya adalah belanja modal untuk pembangunan infrastruktur. Jika kita hanya mengandalkan PNBP dan hibah saja, maka tentu akan sangat sulit mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang hanya bisa dicapai dengan pembangunan.

Memang pada prinsipnya pajak bersifat memaksa. Sedangkan paksaan merupakan suatu beban yang cenderung orang hindari. Namun, Perlu kita ketahui bahwa sejatinya pajak itu dikenakan kepada orang atau badan yang benar-benar pantas mendapatkannya. Kebijakan pajak sudah didesain sedemikian rupa agar pengenaan pajak tepat dan bijak. Kita harus meyakini dan mendukung kebijakan pemerintah tersebut.

Namun berdasarkan pendapat orang awam yang saya ambil dari diskusi dengan teman-teman saya di kampung, bahwa yang masih menjadi problematika saat ini adalah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terhadap pengelolaan pendapatan yang berasal dari pungutan pajak. Masyarakat khawatir apabila uang yang ia bayarkan pada akhirnya akan dikorupsi oleh oknum-oknum pemerintah yang tidak bertanggung jawab. Merupakan hal yang normal apabila masyarakat khawatir terhadap potensi penyelewengan ataupun korupsi, karena pada dasarnya uang yang berasal dari pajak merupakan uang dari rakyat.

Adalah tanggung jawab pemerintah untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pendapatan negara yang bersumber dari pajak. Sudah menjadi tugas pemerintah untuk menunjukkan bahwa penggunaan pendapatan negara yang berasal dari pajak digunakan sebagaimana mestinya sesuai Undang-Undang, yaitu untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga masyarakat akan merasakan ketentraman karena kontribusi yang ia bayarkan tidak sia-sia.

Dan bagi masyarakat, merupakan suatu kewajiban untuk mempercayakan kontribusinya dalam bentuk pajak tersebut kepada pemerintah. Karena pemerintahlah pihak yang paling berhak memungut dan mengelola pajak. Pemerintahlah pihak yang paling professional dalam mengelola pendapatan pajak yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Karena sejatinya fungsi negara adalah untuk mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.

“Lalu bagaimana jadinya jika rakyat tidak percaya kepada pemerintah?” jika rakyat tidak percaya pada pemerintah, maka pendapatan negara tidak akan tercapai sehingga pembangunan akan tersendat karena sumber pendanaan sedikit. Malas membayar pajak, tidak taat membayar pajak, ataupun menggelapkan pajak bukan sebuah jawaban untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Lalu apakah kita akan tetap malas dan tidak taat membayar pajak setelah kita mengetahui bahwa dengan membayar pajak, kita dapat berkontribusi untuk pembangunan negeri ini, untuk mewujudkan tujuan bersama dalam bernegara, yaitu kesejahteraan dan kemakmuran rakyat? jawabanya ada didalam diri kita masing-masing. –sekian.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s