Desentralisasi dan Dana Desa, Kebijakan Politis untuk Pembangunan

DanDes

Desentralisasi merupakan wujud komitmen pemerintah terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Semenjak ditetepkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Indonesia mengakhiri rezim orde baru yang sentralistik menjadi masa reformasi yang lebih terdesentralisasi.

Sistem pemerintahan yang sentralistik pada masa orde baru menyebabkan berbagai permasalahan didalam masyarakat. Terdapat kesenjangan dan ketimpangan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Kesenjangan ini menyebabkan tingginya arus urbanisasi yang pada gilirannya akan meningkatkan berbagai permasalahan di kota-kota besar, seperti tingginya tingkat kriminalitas dan sulitnya tata kelola kota.

Munculnya UU No. 22 dan 25 Tahun 1999 memberikan arah perubahan yang cukup besar terhadap tatanan pemerintahan di Indonesia. Salah satu perubahan tersebut adalah lahirnya kebijakan otonomi daerah yang mengatur hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Kedua undang-undang tersebut memberikan amanat untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi. Sebagai konsekuensinya, terdapat pemisahan hubungan kewenangan dan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Daerah kemudian menerima pelimpahan kewenangan disegala bidang, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, serta keagamaan.

Tujuan utama dari desentralisasi yaitu untuk meningkatkan pelayanan public yang lebih bagus dan berkualitas, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Desentralisasi berguna untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, membangun daerah-daerah pinggiran dan pengentasan kemiskinan.

Untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi, pemerintah daerah menerima sumber-sumber pendanaan melalui mekanisme Transfer ke Daerah. Melalui Dana Bagi Hasil (DBH), pemerintah berupaya untuk mengatasi ketimpangan atau kesenjangan antara pusat dengan daerah, yang mana pada saat itu terdapat ketidakadilan pendapatan antara pusat dengan daerah penghasil.

Pada masa orde baru bagi hasil antara daerah penghasil dengan pusat sangat kecil, sebagian besar dialokasikan ke pusat. Seperti kasus Provinsi Riau misalnya, Riau berhasil menyumbang ke pusat sebesar 59 triliun rupiah dari kekayaan minyak dan gas bumi. Sedangkan anggaran yang dikembalikan ke riau hanya sebesar 600 miliar Rupiah, atau hanya 1,01 persen. Dari perkara tersebut Provinsi Riau pada masa orde baru secara resmi dan terbuka menghendaki bentuk Negara Federal, dengan maksud agar bisa mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kemakmuran rakyat.

Dari kasus diatas fungsi alokasi kebijakan fiskal tidak tercapai. Fungsi alokasi mengandung esensi mendorong terciptanya efisensi perekonomian dan stimulasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Fungsi alokasi akan efektif apabila diserahkan kelevel pemerintahan terbawah karena lebih bersentuhan langsung dengan problematika masyarakat.

Maka dari itu diperlukan sebuah istrumen yang dapat mendukung hal tersebut. Intrumen tersebut adalah Transfer ke Daerah. Transfer ke Daerah merupakan instrumen desentralisasi, dimana didalamnya memuat Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID), Dana Keistimewaan DIY, Dana Otonomi Khusus (Otsus), dan Dana Desa.

Upaya pemerintah untuk melaksanakan desentralisasi penuh terlihat pada pengalokasian Dana Desa yang dimulai pada awal tahun 2015. Padahal tahun-tahun sebelumnya belum ada sebuah dana yang terlihat langsung di postur APBN yang secara khusus ditujukan kepada desa. Dengan adanya dana desa ini diharapkan pemerintah desa dapat meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Postur APBN 2018
Sebelum tahun 2015 transfer ke Daerah pada postur APBN terdiri dari Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus); Dana Otsus dan Penyesuaian; Dana Keistimewaan DIY. Belum ada dana Desa, baru dimulai tahun 2015 postur ABPN mencantumkan Dana Desa.

Upaya pemerintah dengan adanya pengalokasian dana desa ini seiring dengan salah satu program didalam nawacita, yaitu membangun daerah dari pinggiran.

Sebenarnya pendapatan desa tidak hanya berasal dari dana desa saja. Ada kurang lebih tujuh sumber pendapatan desa. Diantaranya ada Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan oleh Pemkab/kot sedikitnya sepuluh persen dari dana perimbangan yang diterima dikurangi dengan DAK. Selain itu desa juga menerima paling sedikitnya sepuluh persen dari PDRB kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD Prov/Kab/Kota, hibah dan sumbangan pihak ketiga, lain-lain pendapatan yang sah, pendapatan asli desa, dan lain sebagainya.

Lalu untuk apa dana desa jika desanya sendiri sudah mempunyai cukup banyak sumber pendapatan?

Dalam sudut pandang penulis, dana desa dianggap istimewa. Istimewa karena dana desa tercantum secara khusus pada postur APBN. Perlu diingat bahwa penyusunan APBN tidak hanya berdasarkan sudut pandang ekonomi saja, namun juga memperhatikan unsur politis didalamnya. Dengan dicantumkannya dana desa secara khusus dalam postur APBN, pemerintah memberikan kepercayaan kepada desa untuk mengelola dana yang bersifat block grant tersebut secara penuh. Hal tersebut membuat desa sangat diperhatikan dan tentunya secara psikologis mendorong pemerintahan desa untuk meningkatkan kinerjanya.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s