Es Campur (Catetanku)

es campur
Es Campur

Halo frens! tulisan ini berisi tentang pengertian dari istilah-istilah yang ada dalam APBN atau LKPP. Karena kemarin banyak tugas menganalisis bagian-bagian dalam APBN maka saya tulis lah ini sebagai catatan saya sendiri sekaligus referensi yang dapat membantu kalian dalam membaca APBN.

kenapa judulnya es campur? enakkk… hehe… karena banyak istilah disini…. kucampur jadi satu dalam satu artikel ini hehehe. Oke selamat mencari pengertian dari istilah yang ingin kalian tahu…. Selamat membaca, selamat menikmati es campur eh…

Pendapatan Negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas Negara.

Belanja Negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Pengeluaran Negara adalah pengeluaran pemerintah untuk membiayai program-program pemerintah untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Keseimbangan Primer adalah penerimaan Negara dikurangi belanja, diluar pembayaran bunga utang.

Surplus/Defisit adalah pengurangan pendapatan terhadap belanja Negara. Surplus jika pendapatan lebih besar daripada belanja. Defisit jika belanja lebih besar dari pendapatan.

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. (PP No. 58 Tahun 2005)

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. (PP No. 58 Tahun 2005)

Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan/atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yograkarta. (UU APBN 2017)

Dana transfer / Transfer ke Daerah merupakan belanja pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah guna mendukung otonomi daerah dan desentralisasi fiscal, sebagai konsekuensi diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia melalui UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (UU APBN 2017)

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (UU 23 Tahun 2014 tentang Pemda). Dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara pusat dan daerah (Vertical Imbalance)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (Horizontal Imbalance) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DAK (Dana Alokasi Khusus) adalah dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah. Daerah Tertentu dimaksud adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Dana penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu Pemerintah dan DPR sesuai peraturan perundangan, yang terdiri atas dana insentif daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), dana dana yang dialihkan dari Kementerian Pendidikan Nasional ke Transfer ke Daerah, berupa Tunjangan Profesi Guru dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah, serta Kurang Bayar Dana Sarana dan Prasarana Infrastruktur Provinsi Papua Barat.

Dana Darurat adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas.

Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara. (UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara)

Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Untuk memenuhi kebutuhan kas harian pemerintah. Dijaga pada nilai minimum Rp2 triliun (rekening Rupiah) dan 1 juta (rekening dolar AS dan/atau setara nilainya untuk mata uang asing lainnya). Mendapatkan remunerasi sebesar 0,1% per tahun.

Rekening Kas Negara (RKN) dikelola dalam sistem pengelolaan Kas Negara yaitu Tresury Single Account (TSA)

TSA adalah sebuah rekening atau sejumlah rekening yang saling terhubung yang digunakan pemerintah untuk melakukan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluarannya. Tujuan utama TSA adalah memastikan kendali agregat yang efektif atas saldo kas pemerintah. Konsolidasi sumber daya kas melalui pengaturan TSA mempermudah pengelolaan kas pemerintah dengan meminimalkan peminjaman.

Rekening Investasi/Penempatan. Untuk menyimpan kas menganggur pemerintah. Mendapatkan remunerasi sebesar 65% dari suku bunga BI untuk rekening-rekening dalam mata uang Rupiah, atau sebesar 65% dari suku bunga Bank Federal AS untuk rekening-rekening dalam mata uang dolar AS, atau sebesar 65% dari suku bunga referensi negara asal mata uang untuk rekening-rekening dalam mata uang lainnya.

Rekening Penerimaan. Menampung pemungutan selain penerimaan pajak dan bukan pajak. Terdapat 129 rekening dalam mata uang asing yang terkait dengan pinjaman/hibah. Saldonya diremunerasikan sebesar 65% dari suku bunga BI untuk rekening Rupiah, atau sebesar 65% dari suku bunga Bank Federal AS untuk rekening dalam mata uang dolar AS, atau sebesar 65% dari tingkat referensi negara asal mata uang untuk rekening dalam mata uang lain. Rekening Penerimaan ini dikelola oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) “khusus” untuk pengelolaan pinjaman dan hibah yang berlokasi di Jakarta.

Rekening Penerimaan Sub-RKUN. Untuk penampungan sesaat (temporary deposit) setoran penerimaan pajak dan bukan pajak yang diterima oleh bank-bank komersial/kantor pos sebagai Bank/Kantor Pos Persepsi, sebelum uang dikonsolidasikan ke dalam RKUN.

Rekening-rekening pemerintah lainnya di BI. Termasuk rekening-rekening dari kontrak bagi hasil produksi minyak, akumulasi surplus kas dari anggaran tahunan yang tidak direalisasikan (Sisa Anggaran Lebih, SAL), rekening penerimaan perjanjian sumber daya alam, dana reboisasi, dan dana penjaminan. Rekening “lain-lain” Kementerian Keuangan ini dikategorikan sebagai TSA, namun berbeda dengan rekening penempatan dalam hal fleksibilitas pemanfaatan kas. Rekening rekening ini bersifat “kurang cair” (unliquid) karena penggunaannya terbatas untuk pembiayaan yang telah ditetapkan sebelumnya dan hanya boleh dibelanjakan Pemerintah setelah mendapat persetujuan. Diremunerasikan sebesar 65% dari suku bunga BI untuk rekening dalam mata uang Rupiah, sebesar 65% dari suku bunga Bank Federal AS untuk rekening dalam mata uang dolar AS, dan sebesar 65% dari tingkat referensi negara asal mata uang untuk rekening dalam mata uang lainnya, serupa seperti remunerasi atas kas yang disimpan di rekening-rekening penempatan.

Penerusan Pinjaman adalah Pinjaman Luar Negeri atau Pinjaman Dalam Negeri yang diterima oleh Pemerintah Pusat yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah atau BUMN yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu. (UU Nomor 2 Tahun 2010)

Privatisasi adalah penjualan saham Perusahaan Perseroan yang merupakan BUMN berbentuk perseroan terbatas dengan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Negara Republik Indonesia (“Persero”), baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi Negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat. (UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN)

Kewajiban Penjaminan adalah kewajiban yang secara potensial menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada BUMN dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam hal BUMN dan/atau BUMD dimaksud tidak dapat membayar kewajibannya kepada kreditur sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian jual beli dalam rangka melaksanakan proyek kerja sama Pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.”(Pasal 1 Angka 36 UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016).

Penyertaan Modal Negara merupakan proses pemisahan aset negara menjadi modal di perusahaan baik BUMN, BUMS, perusahaan asing, ataupun perusahaan milik lembaga internasional. PMN dapat berupa tunai atau hak negara yang dinilai dengan uang.

Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, atau badan hokum lainnya yang dimiliki Negara. (PP No. 6 Tahun 2006 Pasal 1 angka 19)

Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah dokumen yang berisi sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja, serta pendapatan yang diperkirakan.

Tiga politik anggaran:

  • Anggaran Defisit (Deficit Budget) adalah anggaran yang direncanakan untuk deficit, sebab pengeluaran pemerintah direncanakan lebih besar dari penerimaan pemerintah. Politik anggaran deficit dilakukan saat pemerintah sedang menerapkan kebijakan ekonomi ekspansif.
  • Anggaran Surplus (Surplus Budget) adalah anggaran pemerintah bila penerimaan lebih besar dari pengeluaran. Politik anggaran surplus dilakukan bila perekonomian sedang dalam tahap memanas. Melalui politik anggaran ini pemerintah mengerem pengeluarannya untuk menurunkan tekanan atau mengurangi daya beli dengan menaikkan pajak.
  • Anggaran Berimbang (Balance Budget) adalah anggaran yang apabila pengeluaran sama dengan penerimaan.

Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan hutang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. SUN terdiri dari Obligasi Negara (ON) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Obligasi Negara (ON) adalah SUN (obligasi) dalam mata uang rupiah dengan kupon atau dengan pembayaran bunga secara diskonto, berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan pada saat jatuh tempo dilunasi sebesar nilai nominalnya.

Suku Bunga Tetap atau Fixed Rate Bond/FR adalah Obligasi yang memiliki suku bunga tetap sampai dengan jatuh tempo. Bunga dibayarkan setiap enam bulan pada tanggal 15 pada bulan yang telah ditentukan.

Suku Bunga Variabel atau Variabel Rate Bond/VR adalah Obligasi yang suku bunganya ditetapkan berdasarkan tingkat bunga SBI 3 bulan. Bunga dibayarkan setiap 3 bulan pada tanggal 25 pada bulan yang telah ditentukan.

Lindung Nilai atau Hedge Bond/HB adalah Obligasi yang suku bunganya ditetapkan berdasarkan tingkat bunga SIBOR (Singapore interbank offered rate) 3 bulan + 2% pada pokok yang diindeks dengan perubahan kurs rupiah terhadap US$. Obligasi ini dimaksudkan untuk menutup posisi devisa neto (net open position) bank-bank rekap.

Obligasi Ritel Indonesia (ORI) adalah ON yang dijual kepada individu/perseorangan Warga Negara Indonesia melalui agen penjual dengan volume minimum yang telah ditentukan.

Zero Coupon Bond (ZC) adalah suatu obligasi yang tidak memberikan pembayaran bunga secara berkala atau tanpa kupon sebagaimana obligasi pada umumnya. Obligasi ini diperdagangkan dengan menggunakan harga diskonto dari nilai pari. Pemegang obligasi berhak untuk menerima pembayaran secara penuh pada saat yang telah ditentukan pada masa jatuh tempo obligasi. Investor menerima keuntungan bunga berupa selisih antara harga diskonto dan nilai pari obligasi saat jatuh tempo.

SPN (Surat Perbendaharaan Negara) adalah SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.

SBSN atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing.

SBSN Ritel (SR) adalah atau disebut Sukuk Negara Ritel adalah SBSN yang dijual kepada individu atau orang perseorangan warga negara Indonesia melalui agen penjual.

SPN Syariah adalah SBSN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.

Surat Berharga Neto adalah selisih antara SBN yang diterbitkan dengan SBN yang jatuh tempo dan yang dibeli kembal.

Pembiayaan Luar Negeri (netto) adalah semua pembiayaan yang berasal dari penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri dari pinjaman program, pinjaman proyek dikurangi dengan penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.

Pembiayaan Luar Negeri (netto) = penarikan pinjaman luar negeri – penerusan pinjaman – pembayaran cicilan pokok ULN (Utang Luar Negeri).

Pinjaman program, ialah pinjaman yang diterima dalam bentuk tunai dimana pencairannya mensyaratkan dipenuhinya kondisi tertentu yang disepakati kedua belah pihak seperti matrik kebijakan atau dilaksanakannya kegiatan tertentu.

Pinjaman proyek, ialah pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan tertentu.

 

Daftar Pustaka :

https://www.kompasiana.com/perbendaharaanesia/mengenal-rekening-kas-negara_56152670c823bd540ac6a593

http://www.hukumperseroanterbatas.com/perseroan-sebagai-badan-hukum/privatisasi-perusahaan-perseroan/

https://penelitihukum.org/tag/definisi-kewajiban-penjaminan/

http://www.wikiapbn.org/perbendaharaan-negara/#Dokumen_Pelaksanaan_Anggaran

bi.go.id

djppr.kemenkeu.go.id

https://meikaf.wordpress.com/2014/01/16/analisis-pembiayaan-luar-negeri-netto-2/

 

Iklan

2 comments

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s