Desentralisasi Fiskal di Indonesia

Alhamdulillah hehe lagi-lagi saya bisa upload artikel. Artikel ini sebenarnya juga merupakan tugas kuliah, namun tetep saja kalo gak diupload sayang banget hehe. Disamping untuk sharing, tujuan saya mengupload artikel ini juga untuk mengabadikan catatan. Sehingga saya dapat membuka catatan ini dimanapun dan kapanpun selama tersambung internet hehe, dan tentunya tulisan ini tidak akan hilang dimakan rayap hehehe….

Ma frens… tulisan ini dibuat untuk menjawab tiga pertanyaan yang menjadi topik utama dalam tugas yang diberikan oleh dosen. Tiga pertanyaan tersebut berhubungan dengan Desentralisasi Fiskal di Indonesia.

Pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Seberapa terdesentralisasi kah Indonesia? Jelaskan dan buktikan!
  2. Earmarking anggaran pada APBN itu apa saja? Sebutkan beserta dasar hukumnya!
  3. Seberapa mandirikah pemerintah daerah? Apakah tujuan desentralisasi tercapai?

Seberapa terdesentralisasi kah Indonesia?

Menurut Ahmad Yani, (2008;39-43), bahwa hubungan keuangan pusat dan daerah dilakukan sejalan dengan prinsip perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dalam UU No 33 Tahun 2004. Pemberian sumber keuangan Negara kepada daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah juga dengan memperhatikan stabilitas perekonomian nasional dan keseimbangan fiscal antar pusat dan daerah. Pemberian keuangan dalam pelaksanaan desentralisasi merupakan inti dari kebijakan desentralisasi fiscal. Sedangkan menurut Joko Try Harianto (2016), desentralisasi fiscal dari sisi belanja (expenditure) didefinisikan sebagi kewenangan untuk mengalokasikan belanja sesuai dengan diskresi seutuhnya masing-masing daerah. Fungsi dari pempus adalah memberikan advice dan melakukan monitoring pelaksanaan.

Pelaksanaan desentralisasi fiscal bertujuan untuk menciptakan aspek kemandirian daerah. Sebagai konsekuensinya, daerah kemudian menerima pelimpahan wewenang di segala bidang kecuali urusan politik luar negeri, agama, yustisi, pertahanan, keamanan, serta moneter. Pelimpahan wewenang tersebut juga diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pendanaan berupa penyerahan basis –basis perpajakan maupun berupa bantuan pendanaan melalui mekanisme transfer ke daerah. Masih adanya transfer ke daerah didasarkan pada pertimbangan mengurangi ketimpangan fiscal serta untuk meningkatkan kapasitas fiscal daerah otonom.

Desentralisasi fiscal dilaksanakan melalui transfer ke daerah atau yang biasa kita sebut dengan dana perimbangan dan otonomi khusus (otsus). Dana perimbangan digunakan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

dana perimbangan kabupaten.png

Jika kita lihat grafik diatas, dana perimbangan dari tahun-ketahun selalu naik. Hal tersebut menunjukkan komitmen pemerintah terhadap desentralisasi. Satu hal yang perlu diingat bahwa pelaksanaan desentralisasi fiscal di Indonesia adalah desentralisasi dari sisi belanja bukan dari sisi pendapatan.

belanja pemerintah provinsi.png

Selanjutnya grafik diatas kita dapat melihat bahwa belanja pemerintah daerah dari tahun-ketahun semakin meningkat. Hal tersebut sesuai dengan pelaksanaan desentralisasi fiscal yang dianut oleh Indonesia.

Kemudian pada tahun 2015, pelaksanaan desentralisasi fiscal oleh pemerintah semakin serius dengan adanya dana desa. Hal tersebut merupakan perwujudan dari salah satu sembilan agenda pokok dalam nawacita, yaitu membangun Indonesia dari pinggir.

belanja pemerintah desa.png

rincian belanja pemdes
sumber: bps.go.id

Dilihat dari grafik dan tabel diatas, terlihat bahwa belanja pemerintah desa naik sangat tajam pada tahun 2015 dan 2016. Kemudian dari tabel, kenaikan sangat tajam ditunjukkan pada belanja modal. Kenaikan dari sisi belanja modal ini disebabkan oleh visi dari Pak Jokowi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, terutama di daerah tertinggal.

Jika kita bertanya seberapa terdesentralisasikah Indonesia saat ini? Jawabannya adalah “sangat terdesentralisasi”. Indonesia menganut desentralisasi fiskal dari sisi belanja (expenditure) bukan dari sisi pendapatan (revenue). Dari grafik dan data-data diatas yang menunjukkan alokasi dana perimbangan serta belanja pemerintah daerah yang selalu naik serta ditambah dengan dana desa pada tahun 2015 dan seterusnya, memperlihatkan potret pelaksanaan desentralisasi fiscal di Indonesia.

Earmarking anggaran pada APBN itu apa saja? Sebutkan beserta dasar hukumnya!

untuk earmarking saya skip dulu. Sebenarnya kami (kelompok saya) sudah ada jawabannya, namun saya takut jika yang saya sebutkan nanti ada yang tidak masuk dalam kriteria earmarking pada APBN. Mungkin jika Pak Gede ataupun Pak Acwin membaca artikel ini bisa komen pak, untuk nambahin hehehe….

Seberapa mandirikah pemerintah daerah? Apakah tujuan desentralisasi tercapai?

daper
sumber: kemenkeu.go.id

Dari data diatas dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun dana transfer ke daerah menunjukkan trend yang meningkat. Dana transfer ke daerah yang semakin meningkat menunjukkan pelaksanaan desentralisasi fiscal di Indonesia.

Namun jika kita melihat pendapatan asli daerah di Indonesia, jumlahnya sangat kecil sekali terhadap dana perimbangan.

daper pad.png

Dari grafik diatas menunjukkan jumlah PAD yang selalu lebih kecil dari jumlah belanja daerah sehingga daerah justru semakin bergantung kepada pemerintah pusat melalui dana transfer ke daerah pada APBN tiap tahunnya.

Perimbangan keuangan pusat dan daerah yang ideal adalah apabila setiap tingkat pemerintahan dapat independen di bidang keuangan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing. Hal ini berarti bantuan pusat yang selama ini menjadi sumber utama penerimaan APBD seharusnya mulai berkurang kontribusinya dan yang menjadi sumber utama pendapatan adalah dari daerah itu sendiri khususnya PAD. Namun sebagian besar daerah ternyata belum mampu meningkatkan sumber pendapatan daerah sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa daerah/pemerintah daerah masih belum mandiri, karena mereka masih tergantung pada dana perimbangan.

Lalu apakah tujuan desentralisasi tercapai? Desentralisasi fiskal dari sisi belanja (expenditure) didefinisikan sebagai kewenangan untuk mengalokasikan belanja sesuai dengan diskresi seutuhnya masing-masing daerah. Fungsi dari Pemerintah Pusat hanyalah memberikan advice serta monitoring pelaksanaan. Sayangnya, justru dari pola inilah yang menjadikan pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia terasa semakin jauh dari apa yang dicita-citakan sebelumnya. Daerah justru semakin bergantung kepada Pemerintah Pusat, munculnya praktek dinasti penguasa di daerah serta maraknya perilaku korupsi para pejabat publik.

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s